Postingan

Nama Sri Mulyani Muncul di Dokumen Epstein Files

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA, Nama Sri Mulyani Indrawati tercantum dalam dokumen yang termasuk dalam kumpulan Epstein Files yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Penyebutan nama Sri Mulyani ini berasal dari arsip institusional World Bank Group, bukan dari dokumen pribadi maupun korespondensi Jeffrey Epstein. Dokumen tersebut memuat pernyataan resmi Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai managing director and chief operating officer World Bank Group. Untuk memahami fakta sebenarnya, berikut penjelasan yang telah Beritasatu.com rangkum: Asal Dokumen dan Jenis Arsip Dokumen yang memuat nama Sri Mulyani merupakan email internal dan artikel komunikasi internal World Bank Group. Arsip tersebut bertanggal 18 Juni 2014 dan berasal dari lingkungan kerja institusi keuangan internasional tersebut. Perlu digarisbawahi, dokumen ini bukan dokumen pribadi milik Jeffrey Epstein. Arsip World Bank Group tersebut termasuk dalam kumpulan besar dokumen yang disita dan kemudian dirilis ke publik...

16.000 Ribu Pegawai Bea Cukai Terancam, Prubaya : Mending dari Swiss

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA , Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa opsi pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai masih sepenuhnya berada di meja Presiden, sesuai arah pembenahan yang tengah dibahas pemerintah. Ia menyebut desain akhir kebijakan tersebut masih bersifat terbuka, namun pemerintah siap mengambil langkah tegas bila perbaikan kinerja tidak tercapai. Purbaya mengatakan bahwa Presiden memberi ruang untuk berbagai skenario, termasuk skema ekstrem berupa pembekuan total. “Bebas, nanti kita lihat seperti apa. Kalau emang nggak bisa perform ya kita bekukan. Dan betul-betul-betul beku, artinya 16 ribu pegawai bea cukai kita rumahkan,” kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapimnas Kadin, Selasa (2/12/2025). Meski demikian, Menkeu menegaskan bahwa pembekuan bukan pilihan pertama. Ia meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan internal terlebih dahulu. Menurutnya, Bea Cukai masih memiliki potensi untuk diperbaiki. “Tapi kita p...

Ekonomi Triwulan III 2025 Tumbuh 5,04%, Menkeu: Stimulus Pemerintah Dongkrak Pemulihan

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA,  Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan taringnya. Pada Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,04 persen, menandai tren positif dan keberlanjutan pemulihan nasional. Angka ini didorong oleh kombinasi optimisme masyarakat, kebijakan ekonomi yang proaktif, serta stimulus pemerintah yang tepat sasaran. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11), menegaskan bahwa momentum pertumbuhan tidak boleh dibiarkan melambat. “Kuncinya ke depan adalah kita harus jaga terus momentum perbaikan ini jangan sampai hilang, hingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi,” tegas Purbaya.

Gibran dan Jokowi Kompak Pamer Teknologi Kebanggaan RI di Forum Dunia

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kompak membahas keberhasilan Indonesia dalam membangun ekosistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan Bank Indonesia (BI). Keduanya memamerkan QRIS di dua forum internasional berbeda. Jokowi memamerkan masifnya adopsi QRIS dalam pidatonya di Bloomberg New Economy Forum di Singapura, Jumat (21/11/2025). Sementara Gibran menegaskan peran QRIS dalam pidatonya di KTT G20 Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025). Dalam pidatonya, Jokowi menyoroti bagaimana lingkungan digital Indonesia berhasil melahirkan berbagai startup besar, sekaligus didukung oleh sistem pembayaran yang inklusif. Ia mengatakan, "Startup Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Halodoc, Traveloka tumbuh karena ekosistem yang mendukung mereka untuk berkembang. QRIS Indonesia membuat pembayaran digital menjadi mudah dan universal. Hari ini, seorang pedagang kaki lima di desa kecil...

Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA,  Setelah sempat diwarnai polemik terbuka, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan dilibatkan secara penuh dalam pembahasan dan penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa penyelesaian masalah utang Whoosh akan berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dan keterlibatan Menkeu Purbaya adalah hal yang mutlak. "(Utang Whoosh) kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden, nanti kalau untuk itu bisa dari Pak Dony Oskaria (Chief Operating Officer Danantara). (Ada rencana ajak Purbaya) iya dong, Pak Purbaya kan Pak Menkeu, dia tentu tetap masuk di sana," kata Pandu saat ditemui di The Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).   Kepastian keterlibatan Purbaya ini sejalan dengan permintaannya sendiri. Sebelumnya, Purbaya secara terbuka menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam setiap...

Menkeu Purbaya Dukung Good Journalism dan Dorong Media Tetap Kritis

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA , Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungan penuh terhadap gerakan good journalism dan upaya memperkuat keberlanjutan media di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Fun Run For Good Journalism 2025 yang digelar Forum Pemred di Universitas Atmajaya Jakarta, Minggu (16/11/2025). Dalam suasana yang hangat dan penuh antusiasme, Purbaya mengingatkan pentingnya peran media sebagai fungsi kontrol yang kritis tetapi tetap konstruktif. Ia menilai, kritik dari media merupakan bagian penting dalam menjaga arah pembangunan. "Yang saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semua. Enggak pernah kasih kritik, akibatnya ekonomi kita susah," lontar Purbaya disambut tepuk tangan meriah hadirin.

BI Soal Purbaya Mau Redenominasi: Perkuat Kredibilitas Rupiah

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA , Bank Indonesia (BI) buka suara soal rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan redenominasi rupiah atau lebih dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa. "Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Senin (10/11). Proses redenominasi, sambungnya, direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Selanjutnya, BI bersama pemerintah dan DPR akan terus mel...