Tak Mau Kalah! Trump Janjikan AS Akan Jadi Pusat Crypto di Dunia

The Inflation Economic – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat gebrakan dengan pernyataan terbarunya yang menyasar industri kripto. Dalam sebuah kampanye baru-baru ini, Trump berjanji akan menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat kripto dunia jika dirinya terpilih kembali sebagai Presiden.

Trump menyampaikan komitmennya terhadap industri kripto di hadapan para pendukung dan pelaku industri teknologi finansial. Ia menekankan pentingnya inovasi dan kemandirian finansial sebagai bagian dari strategi besar untuk mengembalikan dominasi ekonomi AS.

“Saya tidak akan membiarkan negara lain memimpin dalam industri ini. Di bawah pemerintahan saya, Amerika akan menjadi pusat dari semua aktivitas kripto global,” ujar Trump.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya regulasi ketat terhadap aset digital di berbagai negara, termasuk di AS sendiri. Trump tampaknya ingin mengambil posisi yang berlawanan dari pemerintahan saat ini yang dinilai kurang ramah terhadap kripto.

Langkah ini pun disambut antusias oleh komunitas kripto, yang telah lama mengeluhkan ketidakpastian regulasi di Negeri Paman Sam. Beberapa analis menilai janji Trump ini bisa menjadi kartu as untuk menarik pemilih dari kalangan muda dan pelaku industri teknologi.

Meski begitu, para pengamat politik menilai masih terlalu dini untuk memprediksi dampak nyata dari janji tersebut. Mereka menekankan bahwa kebijakan terhadap aset digital melibatkan banyak lembaga dan proses legislasi yang kompleks.

Trump sendiri sebelumnya dikenal cukup skeptis terhadap kripto, namun belakangan sikapnya tampak berubah seiring pertumbuhan industri ini secara global.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Isu Redenominasi Lagi-lagi Mencuat : Rupiah Bakal di Pangkas Menjadi Rp 1

Gambar
Creator : MUHAMMAD RIVALDO TIE.Newss - JAKARTA  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajarannya tengah menyiapkan kerangka Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Harapannya akan rampung pada tahun 2026 mendatang. "RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027," tulis dalam laporan resmi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Diketahui, urgensi dari rencana ini adalah untuk mengefisiensi perekonomian RI demi tingkatkan daya saing nasional. Selanjutnya, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian, dan menjaga stabilitas nilai rupiah demi memelihara daya beli masyarakat. Sebelumnya, konsep strategis ini pernah digaungkan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan lampu hijau kepada Bank Indonesia (BI) terkait rencana tersebut pada tahun 2011 lalu. Sebagai informasi, redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupia...
Baca selengkapnya

Gen Z Nepal Menantang Politik "Usang"

Gambar
  TIE.Newss, DI KATHMANDU, ibu kota negara Nepal yang terletak di lembah Himalaya dan menjadi pusat politik sekaligus pendidikan tinggi itu, ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan pada September 2025, setelah pemerintah melarang operasional 26 platform media sosial. Bagi para pejabat boomer, larangan tersebut hanyalah langkah administratif untuk menertibkan perusahaan asing agar tunduk pada regulasi lokal. Namun, bagi generasi muda yang sejak kecil hidup dengan gawai, keputusan itu terasa seperti mencabut nadi kehidupan mereka. Kemarahan sejatinya telah lama menumpuk: dari sindiran tajam Avishkar Raut, Pradhan Vidyarthi (semacam ketua OSIS) yang pidatonya “Jai Nepal” viral karena menyinggung korupsi dan pengangguran, hingga frustrasi terhadap perilaku pejabat yang dinilai nepotis dan menikmati privilese jauh dari realitas rakyat.
Baca selengkapnya

Budaya Feodal di Pesantren: Ketika Adab Dijadikan Alasan untuk Membungkam Santri

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA, Beberapa waktu lalu, tayangan Xpose Uncensored Trans7 tentang Pondok Pesantren Lirboyo menuai kritik keras. Liputan itu menyorot tradisi ta’dzim, penghormatan santri terhadap kiai dengan berjalan jongkok dan membantu pekerjaan rumah kiai, serta menyinggung soal kekayaan para kiai. Alih-alih di balik klaim “investigatif” atau semata membuat konten siaran, liputan trans7 itu justru tampak mengonstruksi citra pesantren sebagai lembaga feodal dan otoriter. Di media sosial pun, cuplikan video tersebut tak luput menyulut komentar bernada sinis: “Feodal”, “Kiai eksploitatif”, “Santri jadi pembantu gratis”. Disamping itu kaum santri pun dari mulai alumni maupun santri pondok pesantren secara umum menyerukan gerakan boikot trans 7 yang menjadi trending di berbagai platform. Narasi serupa sebenarnya kembali mencuat pasca tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Pasuruan. Ketika proses hukum bergulir, publik digital mulai “menguliti” tradisi pesantren: gotong r...
Baca selengkapnya