Alasan 4 Negara Barat Sekutu AS Akui Kemerdekaan Palestina

 

TIE.Newss, JAKARTA – Alasan Empat Negara Barat Sekutu AS Akui Kemerdekaan Palestina


Empat negara Barat sekutu Amerika Serikat — yaitu Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal — telah secara resmi mengakui Negara Palestina. Berikut adalah alasan-alasan yang mendasari keputusan bersejarah tersebut, berdasarkan laporan media internasional seperti Reuters, AP, dan lainnya:


Alasan-Alasan Pengakuan


1. Krisis Kemanusiaan di Gaza & Frustrasi Publik

Negara-negara ini menyatakan bahwa kondisi di Gaza telah mencapai titik yang tidak lagi ditoleransi. Bomardemen militer Israel, banyaknya korban sipil, kerusakan infrastruktur, dan penderitaan warga sipil memicu kecaman internasional yang makin besar. 

Tekanan publik di dalam negeri menjadi salah satu faktor penting — warga dan partai politik mendesak agar pemerintah Barat mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelanggaran HAM dan kekerasan yang terus berlangsung. 



2. Memberi Dukungan terhadap Solusi Dua Negara (Two-State Solution)

Pengakuan dianggap sebagai cara untuk menghidupkan kembali harapan akan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina melalui solusi dua negara, di mana Negara Palestina dan Negara Israel hidup berdampingan dengan aman dan damai. 

Inggris khususnya menyebut bahwa pengakuan ini bukan sebagai hadiah bagi Hamas, melainkan sebagai dorongan agar semua pihak kembali ke meja perundingan dan berkomitmen pada perdamaian. 



3. Tekanan Internasional & Legitimasi Global

Sebelumnya sudah lebih dari 140 negara anggota PBB yang mengakui Palestina. Keputusan Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal dianggap sebagai langkah penting guna memperkuat legitimasi Palestina di panggung internasional dan mendesak Israel agar memenuhi kewajibannya menurut hukum internasional. 



4. Reaksi Terhadap Kebijakan Israel yang Kontroversial

Pengakuan ini juga dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat, tindakan militer di Gaza, dan kegagalan Israel dalam memenuhi berbagai tuntutan internasional untuk mengurangi kekerasan dan membuka akses kemanusiaan. 

Negara-negara pengakui berharap bahwa langkah ini akan memberi sinyal diplomatik agar Israel mengambil tindakan konkret—seperti penghentian permukiman, penghormatan terhadap hukum internasional, serta pembukaan ruang untuk pengiriman bantuan dan perlindungan warga sipil. 



5. Pencerminan Tanggung Jawab Sejarah

Inggris secara khusus menyinggung peran historisnya, termasuk mandat British atas Palestina setelah Perang Dunia I, sebagai salah satu alasan bahwa ada “koreksi sejarah” dengan mengakui Palestina sebagai negara. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Isu Redenominasi Lagi-lagi Mencuat : Rupiah Bakal di Pangkas Menjadi Rp 1

Gambar
Creator : MUHAMMAD RIVALDO TIE.Newss - JAKARTA  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajarannya tengah menyiapkan kerangka Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Harapannya akan rampung pada tahun 2026 mendatang. "RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027," tulis dalam laporan resmi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Diketahui, urgensi dari rencana ini adalah untuk mengefisiensi perekonomian RI demi tingkatkan daya saing nasional. Selanjutnya, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian, dan menjaga stabilitas nilai rupiah demi memelihara daya beli masyarakat. Sebelumnya, konsep strategis ini pernah digaungkan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan lampu hijau kepada Bank Indonesia (BI) terkait rencana tersebut pada tahun 2011 lalu. Sebagai informasi, redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupia...
Baca selengkapnya

Gen Z Nepal Menantang Politik "Usang"

Gambar
  TIE.Newss, DI KATHMANDU, ibu kota negara Nepal yang terletak di lembah Himalaya dan menjadi pusat politik sekaligus pendidikan tinggi itu, ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan pada September 2025, setelah pemerintah melarang operasional 26 platform media sosial. Bagi para pejabat boomer, larangan tersebut hanyalah langkah administratif untuk menertibkan perusahaan asing agar tunduk pada regulasi lokal. Namun, bagi generasi muda yang sejak kecil hidup dengan gawai, keputusan itu terasa seperti mencabut nadi kehidupan mereka. Kemarahan sejatinya telah lama menumpuk: dari sindiran tajam Avishkar Raut, Pradhan Vidyarthi (semacam ketua OSIS) yang pidatonya “Jai Nepal” viral karena menyinggung korupsi dan pengangguran, hingga frustrasi terhadap perilaku pejabat yang dinilai nepotis dan menikmati privilese jauh dari realitas rakyat.
Baca selengkapnya

Budaya Feodal di Pesantren: Ketika Adab Dijadikan Alasan untuk Membungkam Santri

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA, Beberapa waktu lalu, tayangan Xpose Uncensored Trans7 tentang Pondok Pesantren Lirboyo menuai kritik keras. Liputan itu menyorot tradisi ta’dzim, penghormatan santri terhadap kiai dengan berjalan jongkok dan membantu pekerjaan rumah kiai, serta menyinggung soal kekayaan para kiai. Alih-alih di balik klaim “investigatif” atau semata membuat konten siaran, liputan trans7 itu justru tampak mengonstruksi citra pesantren sebagai lembaga feodal dan otoriter. Di media sosial pun, cuplikan video tersebut tak luput menyulut komentar bernada sinis: “Feodal”, “Kiai eksploitatif”, “Santri jadi pembantu gratis”. Disamping itu kaum santri pun dari mulai alumni maupun santri pondok pesantren secara umum menyerukan gerakan boikot trans 7 yang menjadi trending di berbagai platform. Narasi serupa sebenarnya kembali mencuat pasca tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Pasuruan. Ketika proses hukum bergulir, publik digital mulai “menguliti” tradisi pesantren: gotong r...
Baca selengkapnya