BSI Mau Kucur Uang Negara Rp10 T dari Purbaya ke UMKM dan Sektor Halal

 

TIE.Newss – Jakarta, 22 September 2025

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) siap menyalurkan dana Rp10 triliun dari program Purbaya yang digelontorkan pemerintah. Dana ini akan difokuskan untuk pembiayaan UMKM dan pengembangan sektor halal di seluruh Indonesia.


Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengatakan penyaluran ini akan dilakukan melalui empat UMKM Center yang telah dibentuk BSI. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memperluas akses permodalan, dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis syariah.


“BSI berkomitmen menjadi motor penggerak ekonomi syariah nasional. Dana dari Purbaya ini akan kami manfaatkan untuk mendorong UMKM naik kelas, terutama yang bergerak di sektor halal,” ujar Hery.




UMKM Center BSI nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembiayaan, tetapi juga pusat edukasi bisnis, pelatihan manajemen usaha, dan digitalisasi. Dengan dukungan ini, pelaku UMKM diharapkan lebih siap menghadapi persaingan pasar, termasuk untuk ekspor produk halal.


Langkah BSI sejalan dengan arahan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Menurut data Kementerian Keuangan, program Purbaya bertujuan mempercepat distribusi dana pembiayaan dengan skema yang lebih inklusif, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.


Selain itu, BSI menegaskan akan terus memperluas jaringan layanan syariah dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat penyaluran pembiayaan, agar lebih transparan dan efisien.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Isu Redenominasi Lagi-lagi Mencuat : Rupiah Bakal di Pangkas Menjadi Rp 1

Gambar
Creator : MUHAMMAD RIVALDO TIE.Newss - JAKARTA  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajarannya tengah menyiapkan kerangka Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Harapannya akan rampung pada tahun 2026 mendatang. "RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027," tulis dalam laporan resmi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Diketahui, urgensi dari rencana ini adalah untuk mengefisiensi perekonomian RI demi tingkatkan daya saing nasional. Selanjutnya, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian, dan menjaga stabilitas nilai rupiah demi memelihara daya beli masyarakat. Sebelumnya, konsep strategis ini pernah digaungkan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan lampu hijau kepada Bank Indonesia (BI) terkait rencana tersebut pada tahun 2011 lalu. Sebagai informasi, redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupia...
Baca selengkapnya

Gen Z Nepal Menantang Politik "Usang"

Gambar
  TIE.Newss, DI KATHMANDU, ibu kota negara Nepal yang terletak di lembah Himalaya dan menjadi pusat politik sekaligus pendidikan tinggi itu, ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan pada September 2025, setelah pemerintah melarang operasional 26 platform media sosial. Bagi para pejabat boomer, larangan tersebut hanyalah langkah administratif untuk menertibkan perusahaan asing agar tunduk pada regulasi lokal. Namun, bagi generasi muda yang sejak kecil hidup dengan gawai, keputusan itu terasa seperti mencabut nadi kehidupan mereka. Kemarahan sejatinya telah lama menumpuk: dari sindiran tajam Avishkar Raut, Pradhan Vidyarthi (semacam ketua OSIS) yang pidatonya “Jai Nepal” viral karena menyinggung korupsi dan pengangguran, hingga frustrasi terhadap perilaku pejabat yang dinilai nepotis dan menikmati privilese jauh dari realitas rakyat.
Baca selengkapnya

Budaya Feodal di Pesantren: Ketika Adab Dijadikan Alasan untuk Membungkam Santri

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA, Beberapa waktu lalu, tayangan Xpose Uncensored Trans7 tentang Pondok Pesantren Lirboyo menuai kritik keras. Liputan itu menyorot tradisi ta’dzim, penghormatan santri terhadap kiai dengan berjalan jongkok dan membantu pekerjaan rumah kiai, serta menyinggung soal kekayaan para kiai. Alih-alih di balik klaim “investigatif” atau semata membuat konten siaran, liputan trans7 itu justru tampak mengonstruksi citra pesantren sebagai lembaga feodal dan otoriter. Di media sosial pun, cuplikan video tersebut tak luput menyulut komentar bernada sinis: “Feodal”, “Kiai eksploitatif”, “Santri jadi pembantu gratis”. Disamping itu kaum santri pun dari mulai alumni maupun santri pondok pesantren secara umum menyerukan gerakan boikot trans 7 yang menjadi trending di berbagai platform. Narasi serupa sebenarnya kembali mencuat pasca tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Pasuruan. Ketika proses hukum bergulir, publik digital mulai “menguliti” tradisi pesantren: gotong r...
Baca selengkapnya