Purbaya Ancam Pengemplang Pajak: Bayar Rp60T Seminggu atau Susah

 

TIE.Newss - JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah akan mengejar 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Total tunggakan pajak dari 200 wajib pajak ini diperkirakan mencapai Rp 50–60 triliun. 


Purbaya memastikan bahwa dalam waktu seminggu, ia akan memaksa pembayaran kewajiban pajak dari pihak-pihak tersebut. 


Ia juga menegaskan bahwa mereka yang menunggak tersebut tidak akan bisa lari dari tanggung jawabnya. 


Untuk memperlancar penagihan, pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan PPATK. Selain itu, pertukaran data antar kementerian/lembaga juga akan dimaksimalkan agar wajib pajak non-compliant tidak leluasa menghindar. 


Purbaya juga menyebut bahwa sistem administrasi perpajakan inti, yaitu Coretax, masih belum optimal. Ia berjanji dalam satu bulan ke depan akan memperbaiki performa Coretax agar proses penagihan bisa berjalan lebih efektif. 


Di samping itu, Purbaya mengatakan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bagian dari keadilan bagi masyarakat yang selama ini sudah taat pajak; mereka tidak akan “diganggu” atau dirugikan hanya karena yang menunggak belum memenuhi kewajibannya. 


Sementara itu, kondisi penerimaan negara sampai Agustus 2025 menunjukkan tanda-peringatan: penerimaan pajak baru sekitar Rp1.135,4 triliun, atau 54,7% dari target Rp2.189,3 triliun. Ini lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp1.196,5 triliun

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Isu Redenominasi Lagi-lagi Mencuat : Rupiah Bakal di Pangkas Menjadi Rp 1

Gambar
Creator : MUHAMMAD RIVALDO TIE.Newss - JAKARTA  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajarannya tengah menyiapkan kerangka Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Harapannya akan rampung pada tahun 2026 mendatang. "RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027," tulis dalam laporan resmi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Diketahui, urgensi dari rencana ini adalah untuk mengefisiensi perekonomian RI demi tingkatkan daya saing nasional. Selanjutnya, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian, dan menjaga stabilitas nilai rupiah demi memelihara daya beli masyarakat. Sebelumnya, konsep strategis ini pernah digaungkan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan lampu hijau kepada Bank Indonesia (BI) terkait rencana tersebut pada tahun 2011 lalu. Sebagai informasi, redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupia...
Baca selengkapnya

Gen Z Nepal Menantang Politik "Usang"

Gambar
  TIE.Newss, DI KATHMANDU, ibu kota negara Nepal yang terletak di lembah Himalaya dan menjadi pusat politik sekaligus pendidikan tinggi itu, ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan pada September 2025, setelah pemerintah melarang operasional 26 platform media sosial. Bagi para pejabat boomer, larangan tersebut hanyalah langkah administratif untuk menertibkan perusahaan asing agar tunduk pada regulasi lokal. Namun, bagi generasi muda yang sejak kecil hidup dengan gawai, keputusan itu terasa seperti mencabut nadi kehidupan mereka. Kemarahan sejatinya telah lama menumpuk: dari sindiran tajam Avishkar Raut, Pradhan Vidyarthi (semacam ketua OSIS) yang pidatonya “Jai Nepal” viral karena menyinggung korupsi dan pengangguran, hingga frustrasi terhadap perilaku pejabat yang dinilai nepotis dan menikmati privilese jauh dari realitas rakyat.
Baca selengkapnya

Budaya Feodal di Pesantren: Ketika Adab Dijadikan Alasan untuk Membungkam Santri

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA, Beberapa waktu lalu, tayangan Xpose Uncensored Trans7 tentang Pondok Pesantren Lirboyo menuai kritik keras. Liputan itu menyorot tradisi ta’dzim, penghormatan santri terhadap kiai dengan berjalan jongkok dan membantu pekerjaan rumah kiai, serta menyinggung soal kekayaan para kiai. Alih-alih di balik klaim “investigatif” atau semata membuat konten siaran, liputan trans7 itu justru tampak mengonstruksi citra pesantren sebagai lembaga feodal dan otoriter. Di media sosial pun, cuplikan video tersebut tak luput menyulut komentar bernada sinis: “Feodal”, “Kiai eksploitatif”, “Santri jadi pembantu gratis”. Disamping itu kaum santri pun dari mulai alumni maupun santri pondok pesantren secara umum menyerukan gerakan boikot trans 7 yang menjadi trending di berbagai platform. Narasi serupa sebenarnya kembali mencuat pasca tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Pasuruan. Ketika proses hukum bergulir, publik digital mulai “menguliti” tradisi pesantren: gotong r...
Baca selengkapnya