Reaksi Jokowi Ditanya Soal Menkeu Purbaya Tak Mau Bayar Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN

TIE.Newss - JAKARTA, Polemik keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tak mau membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akhirnya mendapat reaksi dari Jokowi.

Untuk diketahui belakangan polemik tersebut mencuat setelah sikap tegas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang blak-blakan ke awak media.

Purbaya menjelaskan secara tegas bahwa utang kereta cepat tidak akan menggunakan ABPN karena beberapa alasan secara teknis dan mekanisme.

Di sisi lain, ketegasan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuat nama Jokowi terseret dalam polemik tersebut.

Untuk diketahui kebijakan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tersebut dibangun atas keputusan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Presiden.

Terkait hal ini, publik pun mulai bertanya-tanya alasan Jokowi membuat pembangunan kereta cepat tersebut yang kini dinilai merugikan negara karena utang hingga Rp 116 triliun.

Saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), akhirnya Jokowi mendapat sasaran dari polemik tersebut hingga ditanyai sejumlah awak media.

Mulanya, Presiden RI ke-7 itu tampak semringah menghadiri acara tersebut.

Ia keluar area acara utama sambil tersenyum dan terlihat bercengkerama dengan sejumlah orang.

Namun saat ditanya soal sikap Menkeu Purbaya yang tak mau membayar utang Whoosh menggunakan APBN, Jokowi bereaksi tiba-tiba bungkam.

Ia berhenti sejenak seperti berpikir, lalu tersenyum dan meninggalkan sesi wawancara tanpa sepatah katapun.

Seperti diketahui, proyek ambisius Whoosh digarap pada pemerintahan Jokowi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Isu Redenominasi Lagi-lagi Mencuat : Rupiah Bakal di Pangkas Menjadi Rp 1

Gambar
Creator : MUHAMMAD RIVALDO TIE.Newss - JAKARTA  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajarannya tengah menyiapkan kerangka Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Harapannya akan rampung pada tahun 2026 mendatang. "RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027," tulis dalam laporan resmi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Diketahui, urgensi dari rencana ini adalah untuk mengefisiensi perekonomian RI demi tingkatkan daya saing nasional. Selanjutnya, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian, dan menjaga stabilitas nilai rupiah demi memelihara daya beli masyarakat. Sebelumnya, konsep strategis ini pernah digaungkan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan lampu hijau kepada Bank Indonesia (BI) terkait rencana tersebut pada tahun 2011 lalu. Sebagai informasi, redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupia...
Baca selengkapnya

Gen Z Nepal Menantang Politik "Usang"

Gambar
  TIE.Newss, DI KATHMANDU, ibu kota negara Nepal yang terletak di lembah Himalaya dan menjadi pusat politik sekaligus pendidikan tinggi itu, ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan pada September 2025, setelah pemerintah melarang operasional 26 platform media sosial. Bagi para pejabat boomer, larangan tersebut hanyalah langkah administratif untuk menertibkan perusahaan asing agar tunduk pada regulasi lokal. Namun, bagi generasi muda yang sejak kecil hidup dengan gawai, keputusan itu terasa seperti mencabut nadi kehidupan mereka. Kemarahan sejatinya telah lama menumpuk: dari sindiran tajam Avishkar Raut, Pradhan Vidyarthi (semacam ketua OSIS) yang pidatonya “Jai Nepal” viral karena menyinggung korupsi dan pengangguran, hingga frustrasi terhadap perilaku pejabat yang dinilai nepotis dan menikmati privilese jauh dari realitas rakyat.
Baca selengkapnya

Budaya Feodal di Pesantren: Ketika Adab Dijadikan Alasan untuk Membungkam Santri

Gambar
  TIE.Newss - JAKARTA, Beberapa waktu lalu, tayangan Xpose Uncensored Trans7 tentang Pondok Pesantren Lirboyo menuai kritik keras. Liputan itu menyorot tradisi ta’dzim, penghormatan santri terhadap kiai dengan berjalan jongkok dan membantu pekerjaan rumah kiai, serta menyinggung soal kekayaan para kiai. Alih-alih di balik klaim “investigatif” atau semata membuat konten siaran, liputan trans7 itu justru tampak mengonstruksi citra pesantren sebagai lembaga feodal dan otoriter. Di media sosial pun, cuplikan video tersebut tak luput menyulut komentar bernada sinis: “Feodal”, “Kiai eksploitatif”, “Santri jadi pembantu gratis”. Disamping itu kaum santri pun dari mulai alumni maupun santri pondok pesantren secara umum menyerukan gerakan boikot trans 7 yang menjadi trending di berbagai platform. Narasi serupa sebenarnya kembali mencuat pasca tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Pasuruan. Ketika proses hukum bergulir, publik digital mulai “menguliti” tradisi pesantren: gotong r...
Baca selengkapnya